Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Pesisir Selatan Gelar Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik Bahas Program “Nagari Pandai” 2027

PESISIR SELATAN — Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah koordinasi dan penyelarasan program pembangunan pendidikan daerah, Jumat (13/3/2026), di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan serta merumuskan arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah untuk tahun 2027, sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah “Pesisir Selatan Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan.”

Pelaksanaan forum ini dilatarbelakangi oleh Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.7.2/27/Bapperida/2026 tanggal 26 Februari 2026 tentang Forum Perangkat Daerah, serta Surat Nomor 000.8.3.4/75/SETDA PESSEL/2026 mengenai pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2027 bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dr. Syahrizal Antoni, SY, M.P.H. yang dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya menjadi tugas Dinas Pendidikan semata.

Ia menyampaikan bahwa untuk mewujudkan generasi yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki masa depan yang lebih baik, dibutuhkan komitmen serta sinergi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan berbagai unsur masyarakat.

“Pendidikan merupakan investasi masa depan daerah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus berkomitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan demi melahirkan generasi yang cerdas dan berakhlak,” ujarnya.

Dalam arahannya juga disampaikan bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan masih perlu terus ditingkatkan. Meskipun dari sisi jumlah tenaga pendidik relatif telah terpenuhi, namun peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan dan program yang tepat.

Sebagai bagian dari upaya penguatan kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan saat ini juga tengah menyiapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) di bidang pendidikan yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Pada forum tersebut juga dibahas penguatan program prioritas daerah “Nagari Pandai”, yang merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Program ini diintegrasikan dengan berbagai upaya penguatan lingkungan sekolah, seperti Sekolah Ramah Anak, Sekolah Sehat, Sekolah Aman, Sekolah Aman Bencana, Nagari Mengaji, serta program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Materi utama dalam kegiatan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si., yang memaparkan berbagai strategi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah di sektor pendidikan.

Dalam paparannya dijelaskan berbagai program prioritas yang akan dilaksanakan, termasuk pengembangan kurikulum yang lebih adaptif, peningkatan kualitas lingkungan belajar, serta penguatan sistem pendidikan yang berpihak kepada peserta didik.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada pentingnya memastikan kesehatan dan sanitasi di lingkungan sekolah, sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman.

Dinas Pendidikan juga menekankan pentingnya langkah pencegahan terhadap anak yang berpotensi putus sekolah. Satuan pendidikan diharapkan mampu melakukan deteksi dini terhadap siswa yang mengalami kendala, baik karena faktor ekonomi maupun kondisi sosial lainnya.

Apabila ditemukan indikasi tersebut, sekolah diminta segera melakukan koordinasi dan melaporkan kepada pihak terkait agar dapat dilakukan langkah pencegahan sejak dini.

Sementara itu, bagi anak yang telah putus sekolah, dilakukan penelusuran melalui koordinasi dengan pengawas sekolah, wali nagari, hingga camat, untuk kemudian dilaporkan kepada Dinas Pendidikan agar anak tersebut dapat difasilitasi kembali mengikuti pendidikan, baik melalui sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan.

Pemerintah pusat sendiri telah memberikan dukungan melalui berbagai program pembiayaan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) guna mendukung operasional sekolah sekaligus membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi dan sesi tanya jawab, di mana berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan menyampaikan saran, masukan, serta pandangan strategis terkait upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam sesi diskusi tersebut, sejumlah usulan dan masukan dari perangkat daerah serta pemangku kepentingan turut disampaikan untuk memperkuat program pembangunan pendidikan daerah.

Beberapa di antaranya adalah penguatan program Sekolah Aman Bencana melalui peningkatan sarana dan prasarana keamanan sekolah. Usulan tersebut mencakup penyediaan petugas keamanan atau satpam di setiap sekolah, pembangunan pagar sekolah untuk membatasi akses dari luar, serta pengaturan sistem keluar masuk sekolah melalui satu pintu utama yang diawasi oleh petugas keamanan guna meningkatkan keamanan peserta didik.

Selain itu, sekolah juga didorong untuk mengembangkan kegiatan kurikulum tambahan yang dapat menunjang pembentukan karakter dan keterampilan siswa, seperti kegiatan mengaji, olahraga, musik, serta berbagai kegiatan positif lainnya.

Forum juga membahas upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui penguatan pendataan dan pemetaan anak yang tidak bersekolah agar tersedia data yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Penanganan ATS juga diusulkan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan berbagai OPD terkait, serta intensifikasi program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C bagi anak yang tidak dapat kembali ke jalur pendidikan formal. Selain itu, juga disampaikan pentingnya pendataan anak putus sekolah secara berkala serta pemberian dukungan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Dalam forum tersebut juga disampaikan usulan penguatan program Sekolah Sehat, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas kesehatan peserta didik melalui integrasi berbagai program kesehatan di lingkungan sekolah.

Program tersebut antara lain meliputi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang mengintegrasikan materi kependudukan, kesehatan reproduksi, pencegahan bullying, serta bahaya penyalahgunaan narkoba dalam kegiatan pembelajaran.

Selain itu, diusulkan pula program Taman Asuh Sayang Anak yang bertujuan memantau tumbuh kembang anak, mencegah stunting, serta meningkatkan kapasitas pengasuhan bagi orang tua.

Upaya penguatan kesehatan peserta didik juga didukung melalui program kesehatan sekolah melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, skrining kesehatan rutin, imunisasi, serta edukasi gizi dan kesehatan reproduksi.

Forum tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Sebanyak 62 peserta mengikuti kegiatan secara langsung, terdiri dari unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan, Sekretaris Daerah dan para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah, serta 52 pimpinan atau perwakilan perangkat daerah, di antaranya Inspektur Daerah, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, serta ASN di lingkungan Dinas Pendidikan.

Selain itu, turut hadir pula unsur organisasi kemasyarakatan, yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Nahdlatul Ulama (NU), Ketua Muhammadiyah, Ketua Parkis, serta Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh 738 peserta, yang terdiri dari 15 camat se-Kabupaten Pesisir Selatan, 18 kepala puskesmas, 523 kepala sekolah tingkat SD, SMP, dan PKBM, serta 182 perwakilan pemerintah nagari di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Melalui forum ini diharapkan lahir berbagai rekomendasi dan kesepakatan strategis sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2027, khususnya dalam mendukung terwujudnya program “Nagari Pandai”, sehingga pembangunan sumber daya manusia di daerah dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.