Dinas Pendidikan

Pesisir Selatan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan Program Nagari Bersekolah (Pronasa) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar sebagai miniatur kurikulum merdeka belajar secara nasional.

Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumbar Muslihuddin mengatakan Pronasa sejalan dengan pokok pikiran kurimulum merdeka belajar yang tak hanya bertumpu pada guru, tapi mampu membentuk ekosistem pendidikan. "Nah, di Pronasa itu sudah terbentuk. Ada Wali Nagari (kepala desa), camat" ungkap Muslihuddin ketika beraudiensi dengan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar di Painan.

Audiensi turut dihadiri Kepala Urusan ULT dan PPID Chitra Puspita, Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) PSP Irawati, Kapokja Transformasi Digital Surya Marlina dan Konsultan Yosi Srianita. Selain itu Ketua DPRD Pesisir Selatan Ermizen, Sekretaris Daerah (Sekda) Mawardi Roska, Kepala Dinas Pendidikan Salim Muhaimin dan Kepala Bidang Sekolah Dasar Lendra.

Ia melanjutkan keberadaan Pronasa adalah salah satu bukti kuatnya komitmen Pesisir Selatan membangun kualitas pendidikan, khususnya transformasi dalam koridor kurikulum merdeka belajar.

Bahkan Pronasa telah memiliki payung hukum dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup), sehingga layak dijadikan sebagai model pengembangan kurikulum merdeka merdeka belajar secara nasional. Namun yang tak kalah pentingnya dalam Pronasa adalah terbentuknya profil Pelajar Pancasila di dalamnya. Karena itu kata dia Kementerian Pendidikan siap berkolaborasi dengan Pesisir Selatan. "Model pengembangan pendidikan seperti ini sebenarnya yang kami mau," tegasnya.

Pada kesempatan itu Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan mendukung kirikulum merdeka belajar, kelahiran Pronasa beranjak dari kegelisahan akan masa depan generasi penerus bangsa di tengah era globalisasi. Apalagi pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, tapi mesti jadi perhatian semua pihak, sehingga perlu terobosan agar cita-cita pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan tercapai optimal. "Pronasa juga mengadopsi pola pendidikan surau yang melibatkan banyak pihak. Ada prinsip gotong royong di sana. Negara ini berdiri karena semangat gotong-royong semua pejuang," papar bupati.